Jumat, 5 Juli 2013 11:02:00 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Pekan depan, pengerjaan fisik pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dimulai. Sejumlah halte busway yang bersinggungan langsung dengan moda transportasi berbasis rel ini, seperti di koridor I, akan dipindah atau digeser.
.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, untuk melakukan pemindahan halte Transjakarta yang terkena pembangunan fisik bawah tanah MRT.
“Awal pekan depan, kita sudah mulai pindah-pindahkan halte-halte tersebut,” ujar Dono, Kamis (4/7).
Selain itu, lanjut Dono, pihaknya masih menunggu persetujuan kontrak kerjasama dua konsorsium oleh Japan International Corporation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman. Sebab, saat ini kontrak kerja sama yang telah ditandatangani antara PT MRT dengan dua konsorsium pemenang tender sedang dipelajari JICA. “Begitu kontraknya disetujui oleh JICA, kita akan jalan mengerjakan semuanya,” katanya
Dikatakan Dono, beberapa dokumen juga masih menunggu untuk ditandatangani oleh pemerintah pusat. Di antaranya, dokumen penerusan hibah yang sudah berada di tangan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan dokumen tentang pedoman kerja dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. “Kedua dokumen itu dipastikan segera ditandatangani untuk menjadi payung hukum pembangunan fisik MRT,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono mengaku, masih membahas bersama dengan PT MRT Jakarta untuk memindahkan halte-halte yang terimbas oleh pembangunan MRT. “Masih kita rapatkan lagi, belum ada kepastian jumlah halte yang akan dipindahkan berapa,” tandas Pristono.
DANA HIBAH
Sementara itu, lambannya pengerjaan konstruksi fisik MRT mengakibatkan dana hibah untuk pembangunan moda angkutan massal dari pemerintah pusat dikurangi. Karena berdasarkan perjanjian awal, konstruksi fisik MRT harus dilaksanakan pada awal tahun 2013 tapi ternyata molor.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengungkapkan awalnya pemerintah pusat memberikan dana hibah sebesar Rp3,7 triliun dengan catatan pembangunan konstruksi fisik dapat dilakukan pada awal tahun 2013.
Namun, karena penandatanganan kontrak kerja sama dengan dua konsorsium pemenang lelang tiga paket fisik bawah tanah baru dilakukan Juni lalu maka dana hibah berkurang menjadi Rp1,7 triliun.
Jumlah dana hibah tersebut akan terus berkurang, ungkapnya, bila belum ada pengerjaan pembangunan dari PT MRT Jakarta. Sebab, dana hibah tersebut masih direncanakan saja dan belum tentu cair.
Selain mendapatkan dana hibah dari APBN, untuk kelangsungan operasional PT MRT Jakarta, Endang menjelaskan Pemprov DKI juga memberikan dana pendampingan atau dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT MRT Jakarta. Hanya saja, dana pendampingan yang dianggarkan dalam APBD DKI 2013 sebesar Rp31 miliar. Padahal seharusnya dana pendampingan dianggarkan sebesar 10 persen dari dana hibah. Artinya, besaran dana pendampingan seharusnya mencapai Rp 370 miliar.
Karena itu, lanjutnya, kekurangan dana pendampingan itu akan dianggarkan kembali dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di APBD Perubahan DKI 2013 yang sedang disusun. Dana pendampingan yang diusulkan adalah 10 persen dari dana hibah yang sudah dikurangi, yaitu Rp1,7 triliun.(o)
