Kamis, 26 September 2013 18:33:00 WIB
JAKARTA (Pos Kota)- Program keluarga berencana (KB) stagnan dalam 10 tahun terakhir. Total rata-rata kelahiran (total fertility rate) yang mestinya turun menjadi 2,1, sampai saat ini masih menunjukkan angka 2,6. Angka tersebut kata Wapres Boediono terlalu tinggi untuk mencapai keseimbangan demografis.
Karena itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diminta untuk mencari terobosan baru guna menurunkan angka kelahiran.”Tak usah memberondong peluru dengan senapan mesin, tapi fokuskan ke orang yang membutuhkan,” katanya pada acara Temu Nasional Keluarga Berencana Dalam Rangka Hari Kontrasepsi Sedunia 2013, Kamis (26/9). Hadir Kepala BKKBN Fasli Jalal, Sekjen Kemenkes Supriyantoro, dan Wamendikbud Wiendu Nuryanti.
Wapres Boediono mengakui bahwa sejak era reformasi, kegiatan KB banyak tersisihkan oleh kepentingan jangka pendek. Sebab tidak semua pimpinan daerah punya kepedulian terhadap program KB. Padahal, KB punya dampak banyak sekali terhadap kepemimpinan suatu daerah.
“Siklus politik memang pendek sekali, lima tahunan. Tapi KB adalah bagian dari hal-hal yang harus dipikirkan di luar siklus itu, jauh lebih panjang jangkanya,” katanya.
Wapres mengingatkan pentingnya program Keluarga Berencana agar jumlah penduduk tidak melampaui kemampuan ekonomi kita. “Bila menilik sejarah, sumber kemajuan suatu bangsa berasal dari kualitas sumber daya manusia, bukan jumlahnya. Kualitas adalah yang menentukan apakah suatu bangsa akan maju atau berprestasi atau tidak.
Lebih lanjut Wapres meminta agar BKKBN sungguh-sungguh menjalin hubungan dengan instansi lain seperti Kementerian Sosial karena banyak target-target kedua instansi tersebut bersinggungan. Misalnya seperti program Keluarga Harapan. Selain itu, di tengah keterbatasan dana pemerintah, Wapres juga meminta agar BKKBN bisa memprioritaskan target pada kelompok-kelompok tertentu seperti nelayan pesisir sehingga tepat sasaran. (inung)
