Jumat, 1 November 2013 15:37:50 WIB
AWAL tahun 2013 banjir besar melanda Jakarta. Salah satu wilayah yang parah tergenang banjir adalah kawasan Pluit di Jakarta Utara. Sempat berhari-hari air menggenangi permukiman warga. Dari analisa Dinas PU Jakarta Utara ketika itu, salah satu penyebab banjir tidak segera surut adalah karena Waduk Pluit tidak lagi mampu menampung air. Apalagi ketika itu air laut pasang dan kawasan itu terus dialiri air limpasan dari jebolnya tanggul di Jalan Latuharhary di Menteng, Jakarta Pusat.
Oleh karena itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad menormalisasi Waduk Pluit. Gubernur Jokowi memerintahkan aparatnya membongkar bangunan yang ada di sekitar waduk.Tidak sekedar menggusur warga, tetapi dicari solusinya yaitu menempatkan mereka di Rusun Marunda, Jakarta Utara.
Memang tidak mudah memindahkan warga yang sudah bertahun-tahun mendiami kawasan itu secara ilegal. Apalagi mereka sudah memiliki usaha di sekitar waduk. Namun dengan berbagai cara dilakukan Pemprov DKI dan kini kawasan itu sudah nyaris bersih dari permukiman liar.
Waduk dikeruk, di tepinya dibangun jalan. Tidak itu saja. Juga dibuatkan taman yang indah dan kini sudah bisa dinikmati warga. Bahkan Waduk Pluit akan dijadikan ruang terbuka hijau tempat warga menyalurkan aspirasi.
DAMPAK SIGNIFIKAN
Malah seorang warga Penjaringan, Jakarta Utara, Ja’far (45 tahun), mengaku normalisasi Waduk Pluit telah berdampak signifikan terhadap lamanya genangan air yang melanda di permukiman dan badan jalan di wilayahnya.
Menurut Ja’far saat air laut pasang hingga melimpasi tanggul dan menggenangi 1.200 rumah warga di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (18 Oktober 2013), air sudah jauh lebih cepat surut dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Dulu air biasanya tak mengalir dan baru surut 1-2 hari, sekarang genangan sudah surut hanya dalam tempo 4-5 saja,” ujar Ja’far.
Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Joko Susetyo, mengatakan, semakin cepat surutnya genangan tidak lepas dari mulai dilakukannya normalisasi Waduk Pluit yang sampai saat ini baru mencapai 20 persen dari target.
“Fakta ini membuktikan bahwa program normalisasi Waduk Pluit berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Joko Susetyo, Waduk Pluit akan digali hingga kedalaman 7 meter . Dan luas Waduk Pluit yang saat ini 60 hektare akan diperlebar hingga mencapai 80 ha. Dengan demikian, total daya tampung Waduk Pluit 5,6 juta kiloliter air.
Selain memperluas dan memperdalam badan waduk, untuk mempercepat proses surut air dan pembuangan ke laut, pompa-poma air akan ditambah hingga mencapai kapasitas maksimal 54 m3/detik.
Pompa-pompa air di Waduk Pluit diperbesar kapasitasnya hingga mencapai 54 m3/detik akan beroperasi mulai Mei 2014 sedangkan normalisasi Waduk Pluit direncanakan selesai akhir 2014.
Joko Susetyo yakin, jika semua pekerjaan di Waduk Pluit seperti yang disebutkan di atas selesai dan berjalan normal, maka banjir yang sering melanda wilayah Penjaringan hingga Monas yang merupakan daerah cakupan layanan Waduk Pluit dapat ditekan secara signifikan.
“Tahun depan hanya dalam waktu 1 jam genangan air sudah langsung surut bahkan di banyak lokasi tidak banjir sama sekali,” katanya.
Di tahun 2013 Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan penanganan banjir sebagai bagian dari pembenahan Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sudah merancang sejumlah jurus untuk menjadikan Jakarta bebas banjir.
Pertama, pembangunan Terowongan Multifungsi (Deep Tunnel). Terowongan bawah tanah ini membentang dari MT Haryono, Jakarta Timur, hingga Pluit, Jakarta Utara. Jokowi mengatakan terowongan ini multifungsi, karena selain bisa mengalirkan air saat banjir, terowongan bisa menjadi jalan raya, instalasi kabel, dan saluran pembuangan limbah. Terowongan multifungsi telah dimasukkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.
Kedua, pada tahun 2013 Pemprov DKI Jakarta berencana menormalisasi kali Pakin, Pesanggrahan, Angke, Sunter, Cipinang, Semanan, dan Ciliwung. Pemprov DKI juga berencana melakukan pengerukan 200 saluran penghubung, perbaikan dan pengurasan saluran drainase, serta penangan semua titik genangan dengan penambahan mulut air dan tali air.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah meminta setiap gedung di Jakarta, baik milik pemerintah maupun swasta, membangun sumur resapan. Pada tahun 2013 Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1.949 titik, lebih banyak dari tahun lalu yang membuat 1.377 titik. Dari target tersebut, sudah merealisasikan 70 persennya. (adv/b)